KH. Fajar Laksana : 4 Pilar Kebangsaan adalah produk perjuangan para ulama.

Silaturahim Masyarakat Sukabumi dan Alumni Resimen Mahasiswa (Menwa)

Pembukaan UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI adalah produk perjuangan para ulama. dikatakan oleh KH. Fajar Laksana saat menjadi narasumber pada acara silaturahim dan diskusi yang diselenggarakan oleh Masyarakat dan Korps Menwa Sukabumi. Di Hotel Maxone Kota Sukabumi (22/01/2018).

KH. Fajar Laksana, menjelaskan bahwa, Pembukaan UUD 45 Dibuat berdasarkan peran para ulama dengan bukti sebelumnya UUD 45 berasal dari piagam Jakarta, yang sangat jelas menyatakan bahwa ajaran islam yang membuat UUD 1945. Karena ada 7 kata dalam UUD 45 yg diubah. yang asalnya menjelaskan ajaran islam yang menjiwai konstitusi, yaitu Tujuh kata dalam Piagam Jakarta dihilangkan dalam sidang resmi PPKI.

Perubahan tersebut mengubah batang tubuh UUD 1945. Dalam rapat resmi PPKI, yang dipimpin Soekarno. Perubahannya yaitu :

1). mengubah kata “Mukaddimah” dalam pembukaan UUD 1945 menjadi “Pembukaan”.

2). Kemudian mencoret kalimat “beragama Islam” dalam Pasal 6 ayat 1 UUD 1945 dari semula berbunyi: “Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam” menjadi “Presiden ialah orang Indonesia asli”. Selanjutnya,

3). Pasal 29 ayat 1 diubah dari “Negara berdasarkan atas Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan yang Maha Esa.”.

selanjutnya,bukti pancasila adalah produk ulama, yaitu :

Asal mula pancasila dari Rancangan Preambule Hukum Dasar. Mr. Moh. Yamin  dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya tercantum rumusan dasar negara sebagai berikut:

1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.

2. kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemudian, KH. Fajar Laksana melanjutkan, BPUPKI melakukan sidang kedua (10-16 Juli 1945) dengan pembahasan berupa lanjutan hasil kerja Panitia Sembilan dan berhasil menghasilkan:

1.    Kesepakatan dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila seperti yang tertuang dalam Piagam Jakarta.

2.    Pembentukan PPKI (9 Agustus 1945) dan Pengesahan Dasar Negara

Setelah selesai melaksanakan tugas, BPUPKI dibubarkan pada tanggal 9 Agustus 1945 yang kemudian dibentuk PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau dalam bahasa Jepang disebut Dookuritsu Junbi Iinkai sebagai gantinya. PPKI bertugas mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia dengan tujuan utama mengesahkan dasar negara dan UUD 1945. Ketua PPKI yaitu Ir. Soekarno.

Pada 18 Agustus 1945, PPKI melakukan persidangan pertama. Hasil sidang tersebut adalah Penetapan Pembukaan Hukum Dasar (sekarang disebut Pembukaan UUD 1945) yang di dalamnya memuat rumusan sila Pancasila sebagai dasar negara. Dalam hal ini Pancasila telah disahkan sebagai dasar negara. Pancasila dikenal dengan lima silanya yang berbunyi:

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. kemanusiaan yang adil dan beradab.

3. Persatuan Indonesia.

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan.

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Maka, melihat dari sejarah, jelas pancasila itu sendiri yg menyatakan sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa. hakikatnya ditambah degan kata menjalankan syariat ajaran islam. ini artinya, ajaran islam pada hakikatnya yg mendirikan dasar negara Indonesia.

Pembukaan UUD 1945 yang sekarang ada. sudah jelas menyatakan bahwa negara indonesia itu didirikan oleh ajaran islam. ini kalimat yang tertulis dalam pembukaan UUD 45. “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya."

Kalimat di atas sangat tegas menyatakan bahwa Atas berkat Rahmat Allah yg maha kuasa. Ini menunjuan bukti bahwa Indonesia ini dibentuk didirikan oleh Ajaran Islam

Analisa amandemen UU 1945 :

1. Amandemen UUD 1945 yang dilakukan tanpa referendum maka sama degan menghianati amanah para ulama dan rakyat indonesia.

2.Maka kita menyetujui untuk kembali ke UUD 45 yg murni dan konsekuen

3.Ternyata, amandemen UUD 45 lebih banyak faktor negatif nya bagi keutuhan NKRI

Faktor negative dari amandemen tersebut, yaitu :     

1. amandemen UUD 1945 yang dilakukan secara terburu-buru mengakibatkan munculnya peraturan perundang-undangan yang menyengsarakan rakyat.

2. munculnya kebijakan otonomi daerah yang dilaksanakan tanpa persiapan sosial  yang matang, sehingga mengganggu keberadaan Indonesia sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

3. Mengakibatkan muncul konflik yang berkepanjangan  di banyak daerah, Lemahnya kendali pemerintah pusat terhadap sektor-sektor strategis di daerah, telah membuat negara kesatuan ini semakin berjalan ke arah sistem semi federal

Adapun faktor positifnya yaitu :       

1.    UUD 1945 tidak lagi menimbulkan pasal pasal yang multitafsir.

2.    UUD 1945 lebih sesuai dengan perkembangan zaman yang terus berubah

3.    UUD 1945 menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat dan bangsa.

4.    UUD 1945 memberikan hak kepada warga negara untuk memilih dalam pemilu, sehingga makin terciptanya negara yang berdemokrasi

Dampak yang dinilai positif ini sebetulnya yg menimbulkan dampak yg negatif yg berkepanjangan buat disintegrasi bangsa.

jadi yang harus dilakukan adalah bukan amandemen UUD 1945. tapi yang seharusnya dilakukan adalah membuat kitab tafsir UUD 1945. itu solusi yang sesungguhnya harus dilakukan.

Point penting, Lanjut KH. Fajar Laksana, yang harus saya sampaikan pada kesempatan ini adalah :

1)    bahwa 4 pilar bangsa itu produk ulama. Yaitu : Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. buktinya 4 pilar itu lahir dari piagam Jakarta yang meminta negara indonesia ini menjalankan syariat ajaran islam bagi mayoritas muslim.

2)    Maka Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI yang ada saat ini yang murni dan konsekuen. pada hakikatnya ruh nya adalah ajaran islam, tapi syariatnya seperti apa yg ada saat ini. maka kalau terjadi amandemen, yang paling berbahaya adalah apa akan merubah ruh ajaran islam dalam 4 pilar kebangsaan. jadi wajar kalau aceh buat syariat ajaran islam.maka wajar ada UUD zakat, perda zakat. karena ruh nkri adalah ajaran islam. dan wajar yg paling dikhawatirkan paham komunis masuk ke konstitusi, karena musuh utama islam adalah komunis.

3)    yang harus diupayakan itu bukan melakukan amandemen UUD 1945.tapi yg harus dibuat itu kitab tafsir UUD 1945.

4)    mengganti UUD 45 tanpa referendum kami persepsikan sebagai penghianata terhadap rakyat mayoritas di NKRI. yang khawatir, menghilangkan ruh ajaran islam, memberi peluang paham komunis, dan anti Islam akan masuk kedalam konstitusi.

demikian pemikiran pemikiran dalam seminar/ diskusi ilmiah. dalam rangka jihad degan konstitusi. Tutupnya.